EDfow.com – Rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2016/2017 digelar di kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo No.59, Makassar, Senin (31/7/2019).

Dalam gelaran rapat paripurna tersebut Pemprov Sulsel mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Rapat paripurna dimulai dengan pemaparan dari fraksi Partai Golkar yang disampaikan Jubirnya, Alfrita Pasande Danruru meminta kepada Pemprov untuk mengevalusi besaran Ranperda.

Senada dengan pemaparan Muhammad Anas, Jubir Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan kepastian dan keseimbangan pos anggaran untuk belanja modal yang pro rakyat.

Dua pernyataan dari Jubir Partai Golkar dan Gerinra, menegaskan bagaimana impact Perda setelah diajukan.

Selain perwakilan fraksi Partai Golkar dan Gerindra, hadir juga perwakilan Partai Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Umat Bersatu, masing-masing menjadi Jubir fraksinya juga memaparkan terkait Ranperda tersebut.

“Mengingat Ranperda tersebut berisikan pertambahan jenis dan nominal tunjangan anggota DPRD. Pertambahan yang dimaksud seperti tunjangan alat kelengkapan dewan dan pemberian fasilitas rumah jabatan, rumah dinas dan kendaraan dinas,” ujar Alfrita Pasande, Jubir Fraksi Golkar yang juga meminta Pemprov untuk mengevaluasi besaran dari Ranperda tersebut.

Ranperda ini juga merupakan tindak lanjut dari PP No. 18 Tahun 2017 yang meliputi penghasilan pimpinan dan anggota DPRD.

HYP*

Bagikan:

Komentar Anda