EDfow.com – Meningkatnya Sumber daya Manusia di sebuah kota tentu ditunjang dari kualitas pendidikan ataupun layanan pendidikannya. Kota Makassar yang dicanangkan Wali Kota Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, sebagai Kota Dunia dan Smart City, pun telah memiki program 18 Poin Revolusi dalam bidang Pendidikan yang diterapkan pada sistem pendidikan Kota Makassar.

Guna menjalankan program Wali Kota tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menegaskan wewenang dan tupoksinya sebagai pemegang wewenang kebijakan ditingkat kota. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan, Pantja Nur Wahidin,  saat dijumpai crew Liputan Utama.

Dalam penjelasannya Pantja menerangkan bahwa antara Disdik Kabupaten/Kota dengan Disdik Provinsi memiliki tupoksi dan jalur koordinasi masing-masing. Disdik Provinsi memiliki tupoksi dan jalur koordinasi di SMA/SMK Sederajat, sedangkan Disdik Kabupaten/Kota pada SD dan SMP “Jadi masing-masing punya tugas dan tanggungjawab pada wilayah masing-masing. Jadi tidak boleh overlapping, kecuali itu adalah tugas kordinasi dari pusat,” terang Pantja, Jumat (11/8/2017).

Pantja lanjut menjelaskan bahwa Disdik kota cukup berbeda dalam mensosialisasikan informasi ke masyarakat. Menurutnya, Kepala Disdik Kota Makassar dalam mensosialisasikan informasi cukup selektif. “informasi yang kita sebar pada umumnya kebijakan yang cukup penting dan strategis untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak serta merta memberikan berita-berita yang bukan dibutuhkan masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan bukan setiap saat untuk tampil di pubik, tapi beliau mempertimbangkan apa yang sangat penting dan urgen, baru ia menyampaikan ke publik, begitulah kami melihat Protap (prosedur tetap) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam menyampaikan berbagai hal.

Sementara mengenai peranan Disdik Kota ke Sekolah Menengah Atas (SMA), Pantja menjelaskan bahwa peranan Disdik Kota Makassar pun tidak lepas dari keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan usia SMA. “kami meyakini bahwa warganya yang usia SMA adalah warga Makassar,walaupun SMA itu masuk dalam kordinasi Provinisi. Oleh karena itu koordinasi ini tidak bisa lepas dari peranan Disdik kota, jadi anak warga Makassar usia SMA juga layak mendapatkan pendidikan yang baik,” Tutup Pantja.

 

*IBT-RICK

Bagikan:

Komentar Anda