EDfow.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Rahmat Latief mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji agar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peraturan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016.

“Dalam Permenkes ini disampaikan bahwa setiap calon jemaah haji wajib memiliki jaminan kesehatan nasional,” ungkap Dr. Rahmat Latief, di Aula Asrama 1, Asrama Haji Sudiang, Selasa (16/8/2017).

Lanjutnya, ia menerangkan bahwa jaminan kesehatan ini akan dipergunakan untuk para calon jemaah haji yang memiliki penyakit yang tidak dapat ditangani di klinik kesehatan yang telah tersedia.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala BPJS Cabang Makassar, Unting Patri Wicaksono Pribadi menyampaikan bahwa selain mendirikan posko, pihak BPJS Kesehatan lebih proaktif untuk turun mendatangi kamar masing-masing jemaah.

“Sementara secara administrasi kita permudah, mereka cukup membawa KTP atau memperlihatkan nomor KTP-nya kemudian ada nomor telfon peserta atau keluarga yang bisa kita hubungi. Kita lebih proaktif,” tuturnya.

Lanjutnya, bagi jemaah yang lupa membawa BPJS-nya, bisa melaporkan ke posko yang telah disediakan, kemudian memperlihatkan nomor KTP. Maka akan diberikan surat pengganti BPJS sementara.

Sementara, bagi peserta dengan penyakit yang cukup berat dan harus ada rujukan, cukup meminta rujukan dari klinik yang disediakan di asrama haji. BPJS ini tidak menanggung biaya kesehatan pasien di Arab Saudi, cukup menanggung jaminan kesehatan yang di Indonesia saja.

“Yang kami jamin pelayanan selama di Indonesia, di Arab Saudi tidak. Karena di sana punya aturan tersendiri soal itu,” pungkasnya.

 

AIN*

Bagikan:

Komentar Anda