EDfow.com – Barisan Independen Pemantau Kinerja Kepolisian (BRIPKA) berunjuk rasa di halaman depan kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (23/8/2017).

Dalam aksinya, institusi yang bersangkutan Eksekutif (Wali Kota) dan Legislatif (DPRD) dituntut agar melakukan tindakan secara cepat dan tepat untuk membasmi kemaksiatan di Kota Makassar.

“Aturan sudah jelas melarang adanya praktik prostitusi, sehingga jelas dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk membasmi segala bentuk kemaksiatan yang di kota baik dari pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga penegakan hukum,” ucap pengunjuk rasa.

Oleh karena itu, BRIPKA berunjuk rasa terhadap panti pijat atau spa yang menyalahgunakan peruntukan izin tersebut, dan menyatakan sikap dengan tuntutan, yang pertama meminta kepolisian Kapolrestabes Makassar untuk menurunkan tim melakukan penggerebekan terhadap panti pijat yang melakukan praktik prostitusi terselubung.

Kedua, meminta Kapolsek Panakkukang mengoptimalkan pengawasan terhadap panti pijat dan spa yang melakukan praktik prostitusi di wilayah kerjanya. Ketiga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk optimal menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata terhadap panti pijat yang melakukan pelanggaran.

Yang keempat meminta DPRD memberikan sanksi tegas terhadap panti pijat yang melakukan pelanggaran dan terakhir meminta tokoh masyarakat dan alim ulama melakukan pengawasan praktek prostitusi terselubung berkedok panti pijat yang merupakan bagian dari masyarakat.

FAJ*

Bagikan:

Komentar Anda