EDfow.com – Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda), Baso Amiruddin membuka sosialisasi tata cara pelepasan tanah Ex Gemeente yang dikelola pemerintah kota, yang digelar oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar di Hotel Demaleo, Jalan Pelita Raya, Makassar, Senin (23/8/2017).

Dalam sambutan Baso Amiruddin mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengatakan bahwa Dinas Pertanahan Kota Makassar telah mendata sekitar 2000 tanah Ex Gemeente yang tersebar dalam wilayah kecamatan di Kota Makassar, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tentang tata cara pengalihan atas hak tanah tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa tanah Ex. Gemeente adalah tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar, namun hingga saat ini masih banyak yang dikuasai warga masyarakat secara turun temurun.

“Untuk itulah Pemerintah Kota Makassar mengambil kebijakan melalui Surat Keputusan Wali Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang No. 39 UU Tahun 1983 dan Noa 2183 Tahun 1990, tentang pelepasan hak atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang kepada penduduk/masyarakat yang mendudukinya dengan mendapat pembayaran ganti rugi,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa surat keputusan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri No. 593, 2-192 Tahun 1983 dan No. 593, 3-326 Tahun 1991, tentang pengesahan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang kepada anggota masyarakat yang telah mendudukinya/menempatinya dengan pembayaran ganti rugi.

Ia juga melanjutkan, bahwa pelepasan hak dengan cara pembayaran ganti rugi tentu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum akan kepemilikan tanah, karena selain biayanya yang terjangkau, juga proses pengurusannya yang sangat mudah.

Pelepasan hak dengan cara pembayaran ganti rugi ini merupakan salah satu sumber pemasukan bagi APBD Kota Makassar, di mana  target pemasukan untuk tahun 2017 Sewa Tanah sebesar Rp44.500.000. dan pembayaran ganti rugi tanah Rp500 juta.

“Saya harapkan usai mengikuti sosialisasi ini para aparat pemerintahan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih menempati tanah Ex Gemeente, agar segera mengurus pelepasan hak tanah dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar,” imbaunya.

Di akhir sambutannya, Baso Amiruddin meminta kepada seluruh peserta agar betul-betul memahami maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut.

“Saya harap kepada seluruh jajaran di kecamatan maupun di kelurahan yang terlibat, sesuai tugasnya untuk memahami betul-betul apa yang dijabarkan dalam sosialisasi ini, agar dalam mengambil keputusan terkait tanah Ex Gemeente tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Tampil sebagai pemateri dalam sosisalisasi tersebut, Kasatreskim Polrestabes Makassar, Kebag Hukum dan HAM Kota Makassar, serta Kabag Tata Pemerintahan Kota Makassar.

AND*

The post Wow, 2000 Tanah Ex Gemeent Tersebar di Kota Makassar appeared first on EDfow.com.

Bagikan:

Komentar Anda