EDfow.com – Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui sidang Paripurna Ke-5 Masa sidang I tahun sidang 2017/2018.

Pengesahan ini memberi harapan baru terkait pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran merkuri, serta mempertebal asa dalam usaha pemulihan lingkungan ekologis yang rusak akibat penggunaan bahan kimia merkuri yang umumnya digunakan pada proses-proses pertambangn di Indonesia.

Beberapa tambang emas tradisional di Indonesia yang banyak menggunakan merkuri seperti pertambangan di Pulau Buruh (Maluku), Poboyo (Palu), dll. Sebelum konvensi ini diratifikasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah terkait merkuri.

Pertama, PP nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3), yang menyatakan bahwa merkuri termasuk kategori jenis B3 dan terbatas penggunaannya. Kedua, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyebutkan bahwa limbah yang mengandung merkuri wajib dikelola.

Konvensi ini disebut sebagai Konvensi Minamata merujuk sebuah kasus pencemaran merkuri yang berdampak sangat besar. Minamat adalah sebuah teluk di Jepang yang terkontaminasi bahan kimia merkuri yang dibuang oleh perusahaan pembuat baterai Chisso Corporation.

Dampak dari pembuangan limbah merkuri di kawasan yang masuk dalam Perfektur Kumamoto ini menyebabkan banyak bayi yang lahir cacat secara fisik. Kondisi ini bahkan dinamai khsus sebagai sindrom Minamata.

Aktivitas pembuagan limbah di Teluk Minamata telah lama dilakukan, namun dampak dari pencemaran merkuri bagi manusia baru benar-benar dirasakan puluhan tahun kemudian yakni tahun 1958 bahkan hingga saat ini.

Kasus Minamata tentu hanya satu dari banyak kasus pencemaran merkuri yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Ironisnya limbah merkuri paling banyak terbuang ke laut sehingga akan mempengaruhi ekosistem laut yang perannya sangat besar bagi kehidupan.

Luas laut Indonesia yang kurang lebih dua pertiga dari total luas wilayah Indonesia menjadi patatut untuk sangat kita jaga dari pencemaran terutama merkuri. Sebagai bangsa maritim yang mengandalkan laut, kerusakan laut berarti bencana generasi masa datang.

Keadilan Lingkungan: Keadilan Lintas Generasi

Lingkungan tempat kita hidup dan beraktivitas adalah hasil kreasi masa lalu dan apa yang kita lakukan pada lingkungan hari ini adalah warisan bagi kelangsungan generasi masa depan. Pemahaman inilah yang melahirkan paham keadilan lintas generasi.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, manusia diharapkan mampu beritndak arif dan bijaksana dalam pemanfaatan lingkungan karena apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk kehidupan esok hari. Keadilan lintas generasi menekankan tanggungjawab pada setiap generasi untuk meggunakan sumber daya alam (SDA) dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.

Dalam berbagai forum tingkat dunia, aspek kelestarian lingkungan menjadi issu krusial mewaranai kesepakata-kesepakatn yang mengikat secara luas. Paham Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) dan Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan ekonomi berbagai negara-negara di Dunia.

Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia telah turut serta dalam serangkaian perjanjian internasional yang issunya mengenai pelestarian lingkungan, selain Konvensi Minamata yang baru beberapa hari lalu disahkan, Indonesia juga telah meratifikasi Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim (Paris Agrrement on Climate Change).

Pemanfaatan lingkungan sebagai konsekuensi pembangunan haruslah selaras dengan pemeliharaan lingkungan itu sendiri. Secara alamiah lingkungan memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri dari beragam kondisi, namuan kemampuan lingkungan tentu terbatas apalagi daya rusak lingkungan akibat aktivitas manusia sangatlah tinggi, tidak sebanding dengan kecepatan lingkungan memperbaiki dirinya.

Negara hadir sebagai penguasa SDA yang memiliki peran penting untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan SDA secara bijak demi kelangsungan hidup kita semua. Dalam Konstitusi kita, UUD NRI 1945 pasa 33 Ayat 3 disebutkan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara dalam setiap tindakannya baik sebagai regulator, eksekutor maupun pengawas harus memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Hal ini harus dilihat sebagai bentuk tanggunjawab untuk memberi keadilan bagi generasi masa depan dalam mendapatkan manfaat dari alam.

 

Penulis:

Muhtar (Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI)                                                                         Peneliti Serum Institute, Alumni FH Unhas 2012                                                             Alamat Domisili, Bintaro, Tangerang Selatan

Bagikan:

Komentar Anda