EDfow.com – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (22/9/2017).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi-Selatan, Laode Arumahi menegaskan anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar akan menggunakan dua kali anggaran yakni anggaran 2017 dan 2018.

“Dengan penggunaan dua kali anggaran ini jauh sebelum pembentukan Panwaslu Kota/Kabupaten. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan amanah, lebih awal mengajukan proposal sejak 2016 dan Wali Kota Makassar menyambut dengan baik dan melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” jelasnya.

Lebih lanjut Laode mengatakan anggaran Panwaslu Kota Makassar sendiri senilai 13,7 miliar dan anggaran ini digunakan untuk biaya operasional, misalnya untuk sewa sarana dan prasarana, honor personel dan angka-angkanya ini sudah diatur oleh Menteri Keuangan.

Laode juga mengatakan bahwa Kota Makassar merupakan kota ketiga yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 setelah Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng.

“Makassar merupakan kota ketiga yang telah menandatangani NPHD setelah Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng dan Kota yang belum menandatangani yakni Kota Pare-Pare, Luwu, Enrekang dan kota atau Kabupaten yang belum menandatangani NPHD ini sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat,” tutupnya.

AND*

The post Laode Arumahi Sebut Anggaran Panwaslu Kota Makassar Senilai 13,7 Miliar appeared first on EDfow.com.

Bagikan:

Komentar Anda