EDfow.com – Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental.

Terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memberikan arah pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Asisten III, Takdir Hasan yang mewakili Wali Kota Makassar dalam membuka kegiatan Penataan Pengadministrasian dan Pelaporan SKPD bagi seluruh PPK dan PPTK lingkup Pemerintah Kota Makassar angkatan 1 di Same Hotel, Senin (16/10/2017).

“Sejalan dengan ditertibkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan konsep desentralisasi pengelolaan keuangan SKPD,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya wewenang pengelolaan keuangan delegasi kepada kepala SKPD maka wajib mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan SKPD-nya masing-masing.

“Selain itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dapat memahami dengan baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam membantu kepala SKPD,” lanjutnya.

Olehnya itu, Takdir Hasan mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah wadah maka akan sangat bermanfaat dalam mengemban tugas selaku PPK dan PPTK maupun bagi Pemerintah Kota Makassar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), SKPD, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

AND

The post Takdir Hasan: Kepala SKPD Wajib Bertanggung Jawab Atas Anggaran SKPD-nya appeared first on EDfow.com.

Powered by EDfow.com

Bagikan:

Komentar Anda