EDfow.com – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengusulkan agar anggaran Survey Indeks Kepuasan Publik ini jadikan dalam 1 pos anggaran, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut disampaikan setelah rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruangan Komisi C, Jum’at (20/10/2017).

Sejauh ini, anggaran untuk Survey Indeks Kepuasan Publik diposkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang anggarannya beragam mulai dari 35juta sampai 50juta.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Rahman Pina membeberkan dari 54 SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kota Makassar, semuanya memiliki anggaran survey indeks kepuasan publik, yang ketika digabungkan semua berjumlah sekitar 2 Miliyar.

“Karena disejumlah SKPD ada anggaran terkait survey indeks kepuasan publik. Anggarannya itu ada 35 juta, ada 50juta. Kalau dikasi gabung semua kurang lebih 2M,” ungkapnya.

Dari masukan yang ada didalam rapat, semua anggaran tersebut digabungkan dalam 1 pos anggaran yang kemudian akan dilakukan tender secara terbuka bagi seluruh lembaga survey.

Karena menurut legislator asal Partai Golkar ini, ketika seluruh anggaran digabungkan akan mendapatkan lembaga survey yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga hasilnya lebih terpercaya.

Sehingga pihaknya menyarankan anggaran ini disatukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

“Makanya diusulkan dimasukkan didalam 1 mata anggaran dan di 1 SDKP saja, kebetulan pemerintah kota punya badan penelitian dan pengembangan itu diusulkan dimasukkan disitu saja,”tuturnya.

Sekarang Inikan dipisah-pisah. Tapi maksudnya sama. Mana ada lembaga survey yang kredibel hanya menggunakan anggaran 50 juta saja, itu tidak mungkin.

Lanjutnya, karena dengan anggaran sebesar 50juta SKPD terkait tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

“Survey dimakassar itu paling minimal 150 juta, itu juga sampelnya hanya 100-150 juta. Kan kita ini mau survey yang paripurna, jadi sampelnya harus banyak,” tegasnya.

AIN

Bagikan:

Komentar Anda