EDfow.com – Setelah ditetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) Makassar melalui Rapat Pleno yang diadakan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bersama Dewan Pengupahan, UMK naik sebesar 8,71 persen atau 2.722.641 rupiah, seluruh perusahaan di Kota Makassar diwajibkan untuk menjalankannya.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar A. Irwan Bangsawan perusahaan yang tidak menaikkan UMK karyawannya akan dikenai sanksi yang beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksinya berupa teguran yang ketika diindahkan dapat berujung pada pencabutan izin usaha. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

“Sanksinya macam-macam, teguran pertama, kedua lalu ketiga. Kalau tidak diindahkan penutupan perusahaan juga bisa dilakukan, ungkapnya saat dikonfirmasi EDfow.com, Jum’at (10/11/2017).

Lanjutnya, namun tidak semua perusahaan dikenai sanksi serupa. Sanksi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki omzet 250 juta.

“Kalau dibawah 250juta dia belum wajib menerapkan UMK. Kalau Perusahaan-perusahaan baru yang modalnya hanya 100 juta tidak mungkin gajinya langsung besar,” pungkasnya.

Diketahui, rapat pleno ini dilaksanakan pada Kamis 09 November 2017. Dimana kenaikan UMK ini mulai dilaksanakan pada Januari 2018.

AIN

Bagikan:

Komentar Anda