EDfow.com – Penasehat Pemerintah Kota Makassar bidang Komunikasi Hukum, Ramzah Rabraman ikut bantah tudingan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) terhadap 6 ASN yang terlibat politik praktis.

Ramzah membeberkan bahwa 6 ASN tersebut sebelumnya sudah melakukan klarifikasi kepada panwas terhadap tudingan tersebut, namun petinggi panwas masih saja memvonis mereka tanpa tindak lanjut.

“Sebelumnya ASN yang terlibat itu sudah dipanggil dan melakukan klarifikasi, setelah itu kan harus ada proses, kok malah petinggi panwas membeberkan di media sosial langsung memvonis ke 6 ASN tersebut? Padahalkan sudah jelas klarifikasinya,” ungkap Ramzah, Sabtu (2/12/2017).

Kendati demikian, Ramzah memperjelas bahwa tak hanya ASN tapi panwaslu juga harus netral, tidak boleh berpihak pada siapapun dengan menjalankan tugas secara transparansi. Lagi pula, kata Ramzah, ada 3 ASN yang memang tak bisa disamakan dengan ASN lainnya.

“Damkar, Kesbangpol dan Satpol, mereka ini kan tugasnya memang pengamanan, kalau larangan untuk mereka, tidak ada pengamanan dong? Sama halnya dengan TNI dan POLRI yang diwajibkan netral tapi tetap mengamankan. Hanya saja ASN masih punya hak berpolitik, beda dengan TNI POLRI,” terang Ramzah

Lebih lanjut, Ramzah mengaku mendukung tugas panwas dan segala tindakannya namun ia mengimbau sebelum itu harus baca baik-baik dulu aturan tugas dari panwas.

“Sebab menurut saya yang dilalukan panwas ini adalah keliru, bukan transparasi tp mengvonis di sosmed. Kita memang mendukung transparansi tapi tidak memvonis. Panwas juga harus melihat fungsi ASN terlebih dahulu,” tegasnya

“Mungkin panwas mau terlihat tegas, makanya setiap ASN yang bertemu dengan walikotanya apa pun itu langsung divonis,” pungkasnya

 

AND

Bagikan:

Komentar Anda