EDfow.com – Johan Budi, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi mengatakan jika Undang-undang tidak mengatur tentang menteri harus mundur dari jabatannya jika mengikuti pilkada disebuah daerah. Hal ini terkait tentang Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan maju di Pilgub Jawa Timur 2018.

“UU tentang kementerian negara juga tidak diatur (menteri harus mundur). Di UU Pilkada sepertinya tidak diatur,” kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2017), dilansir dari Kompas.

Johan juga menambahkan, jika pengambilan cuti atau tidak juga tidak di atur, sedangkan aturan mundur hanya ada pada anggota DPR, DPD dan DPRD.

Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga pernah memberikan saran untuk memilih fokus, konsisten ikut Pilgub atau tetap sebagai Menteri Sosial.

Secara khusus Khosfifah juga belum bertemu secara langsung ke Presiden untuk membahas masalah ini. “Tetapi Pak Presiden belum bertemu secara langsung dengan Bu Khofifah membicarakan tentang hal ini. Saya belum tahu mungkin setelah bertemu saya bisa menyampaikan ke teman-teman (wartawan),” tambah Johan.

Bagikan:

Komentar Anda